LEMBAGA PERS MAHASISWA HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

  Pernyataan ini bukan sekedar retorika, melainkan potret nyata dari fenomena pemborosan anggaran yang kembali terjadi di tanah rencong, Aceh. Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, sebanyak Rp61,7 miliar digelontorkan oleh Biro Umum Kantor Gubernur Aceh hanya untuk mengurus urusan rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur. Ini bukan sekadar angka, ini adalah bentuk nyata dari kemiskinan dan pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat. Ketua Umum DPM FH UNIMAL Teuku Irsyadul Walad Faini merespons Ketika Jalan Rusak dan Lumbung Kosong, Gorden Diganti. Di tengah masih banyaknya rakyat Aceh yang tinggal di rumah tidak layak huni, Biro Umum malah menganggarkan Rp600 juta untuk gorden dan Rp1,3 miliar untuk pakaian safari pejabat. Pengadaan iPad, iPhone, dan MacBook seharga Rp639 juta hanya bisa dijelaskan dengan satu kata: Hedonisme Birokrasi. Pengadaan mobil Dinas mewah seperti Toyota Zenix dan Pajero Sport dengan nilai fantastis (Rp9,2 miliar) ini sangat ...

Lhokseumawe – Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh resmi melaksanakan pelantikan akbar organisasi mahasiswa (Ormawa) periode 2025–2026 pada sabtu (19/4/2025). Sebanyak delapan organisasi FH UNIMAL dilantik dalam kegiatan ini, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Komunitas Peradilan Semu (KPS), Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH), English Club of Law (ECL), Lembaga Dakwah Fakultas (LDF), Lembaga Pers Mahasiswa Hukum (LPMH), dan Sanggar Seni Hukum (SSH). Pelantikan ini menjadi tonggak awal bagi seluruh Ormawa untuk menjalankan amanah dan tanggung jawab selama satu periode ke depan, dalam rangka memperkuat peran mahasiswa di tingkat fakultas dan universitas. “Pelantikan ini adalah bentuk kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita semua. Ini bukan hanya tentang posisi atau jabatan, tetapi tentang menjaga estafet kepemimpinan agar terus bergerak maju dari tahun ke tahun,” ujar Ramazani Akbar, Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Mali...

  Lhokseumawe - Komitmen Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) dalam membela hak masyarakat kembali terlihat melalui penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, yang berlangsung pada 14 hingga 16 April 2025. Dengan mengusung tema *"Paralegal Sebagai Jembatan Keadilan di Akar Rumput"*, kegiatan ini bertujuan untuk membekali masyarakat sipil—mulai dari mahasiswa, aktivis, hingga warga umum—dengan pemahaman dasar hukum, keterampilan advokasi, serta teknik menyusun dokumen hukum yang tepat. Pelatihan ini hadir sebagai respon terhadap berbagai konflik dan ketidakadilan yang masih sering terjadi di tengah masyarakat. Pengetahuan hukum yang minim serta akses terbatas terhadap layanan hukum formal sering kali menjadi penghambat utama masyarakat dalam memperoleh keadilan. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan dapat memperkuat posisi mereka di tengah pusaran masalah sosial dan hukum yang kompleks. Ketua YARA, Safaruddin, SH, MH, mela...

 Kali ini saya menarasikan sedikit hal yang mungkin kalian juga merasa bahwa ini adalah hal yang aneh. Dahulu orang yang berada distrata perekonomian menengah kebawah masif kebingungan, resah, takut untuk mendapatkan perobatan layanan rumah sakit yang cukup mahal. Para pekerja dan pekerja pun merasa tegang dengan pengeluaran lebih dari kebutuhan pokok yang ada seperti kecelakaan kerja, jaminan hari tua, tunjangan kematian. Gajinya habis untuk menutupi biaya yang tidak tahu kapan akan datang kepadanya. Keresahan publik ini terjadi diseluruh daerah republik. Apakah negara tidak memiliki layanan jaminan sosial? Dimasa itu jaminan sosial masih berbasis perusahaan asuransi yang bergerak di bidang jaminan sosial dan asuransi. Perusaan ini adalah PT.Asabri, PT. Taspen, PT. Jamsostek yang dimasanya iuran cukup mahal dan memiliki batasan peserta. Kemudian negara mengambil sikap. Perlahan-lahan negara mulai membangun itu semua. Penghidupan yang layak, jaminan kesehatan, adalah hak konstitusi...