 |
Terlihat sebuah Truk Plat BL dihentikan diwilayah sumut. - foto : dok. Awt |
Medan – Sebuah video yang viral di media sosial pada akhir September 2025 memperlihatkan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menghentikan kendaraan berpelat Aceh (BL) yang melintas di wilayah Sumut. Dalam video itu, Bobby menegaskan bahwa kendaraan yang sehari-hari beraktivitas di Sumut sebaiknya mengganti pelat luar daerah menjadi BK atau BB (pelat resmi Sumut), sebagai upaya mencegah kebocoran pajak kendaraan bermotor ke provinsi lain dan menegakkan keadilan. “Kalau kesehariannya di Sumatera Utara, sebaiknya platnya juga BK atau BB. Ini untuk ketertiban dan keadilan,” ujarnya.
Kebijakan tersebut langsung menuai reaksi keras, khususnya dari publik di Aceh. Banyak warganet menilai sikap Bobby sebagai tindakan arogan dan tidak menghargai hubungan baik antarprovinsi. Ada pula desakan agar Pemerintah Aceh merazia kendaraan berpelat BK yang beroperasi di Aceh sebagai aksi balasan: “Kalau di Sumut plat Aceh dilarang, di Aceh juga razia saja semua plat BK. Biar adil,” tulis seorang netizen. Di sisi lain, beberapa pihak mengingatkan bahwa jumlah kendaraan berpelat BK di Aceh tidak sedikit — terutama kendaraan proyek dan angkutan barang. Jika kebijakan saling razia diterapkan, dikhawatirkan akan memicu ketegangan antara warga di daerah perbatasan.
Pemerintah Provinsi Sumut menyatakan bahwa instruksi tersebut bukan sekadar razia, melainkan langkah untuk memastikan pajak kendaraan bermotor dibayarkan di domisili tempat penggunaannya. Pemprov juga menyebut pentingnya menjaga ketertiban administratif. Di lain pihak, hingga kini Pemerintah Aceh belum merilis pernyataan resmi yang menanggapi desakan masyarakat Aceh terkait kendaraan berpelat BK di wilayahnya.
Beberapa pengamat berpendapat bahwa tindakan gubernur ini bisa menimbulkan kontroversi yang lebih luas di tingkat antarprovinsi, terutama di kawasan perbatasan. Apabila kebijakan-provinsial seperti pelarangan menjalar ke tindakan timbal balik, seperti razia serupa di Aceh terhadap pelat BK, maka risiko gesekan sosial dan ekonomi pun tak bisa diabaikan.
sumber:Marjinal.id
DILARANG MENGCOPY, MENYALIN, ATAU MENGUBAH ISI BERITA INI TANPA IZIN LPMH